BATAM (Mk.com) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dihadiri ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti persoalan sampah yang dinilai semakin krusial dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan serta pembangunan nasional. Ia menyebutkan, sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan dapat terjadi lebih cepat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat akan membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 34 wilayah di Indonesia. Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan dalam waktu dekat melalui tahapan peletakan batu pertama dan diperkirakan mulai beroperasi dalam dua tahun ke depan.
“Ini investasi besar, totalnya hampir USD3,5 miliar untuk 34 titik. Ini harus segera berjalan,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta seluruh instansi pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara untuk terlibat aktif dalam gerakan kebersihan lingkungan.
Menurut Prabowo, persoalan sampah juga berkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai menjadi faktor penting dalam menarik kunjungan wisatawan.
“Pariwisata menyerap lapangan kerja paling cepat dan paling banyak. Tapi tidak mungkin wisata berkembang kalau lingkungan kotor dan jorok,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini bertujuan membangun budaya bersih dan peduli lingkungan secara masif, mulai dari lingkungan kantor pemerintahan, sekolah, hingga permukiman masyarakat.
Selain itu, Prabowo turut menyoroti persoalan estetika kota, termasuk maraknya pemasangan spanduk dan baliho yang dinilai merusak keindahan tata ruang perkotaan.
Dalam rangkaian Rakornas, turut dibahas berbagai program strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi dan investasi, ketahanan energi, swasembada pangan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi arahan Presiden, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai kota industri dan pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan.
“Batam siap bergerak bersama pemerintah pusat. Kami akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Bahkan, terkait sampah, Kota Batam sudah berupaya menangani persoalan ini sejak awal kepemimpinan Amsakar bersama Li Claudia.
“Terkait penanganan sampah, merupakan 1 di antara 15 program prioritas yang harus dituntaskan selama kepemimpinan kami bersama Ibu Li Claudia Chandra,” katanya.
Artinya, lanjut Amsakar, program di Batam sudah sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. “Tak hanya persoalan sampah, sejumlah baliho juga sudah kami tertibkan. Dan berbagai upaya lain juga kami wujudkan termasuk pembentukan 64 Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dan berbagai program lainnya,” kata Amsakar.
*Satukan Langkah Pemerintah Pusat dan Daerah*
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan arahan langsung Presiden, Prabowo Subianto, sebagai upaya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Rakornas ini menjadi tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan koordinasi, serta penyelarasan kebijakan dan implementasi di daerah. (*)
